Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut berpartisipasi dalam Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) pada Minggu (17/08/2025) malam. Dari atas kendaraan hias, Menteri ATR/Kepla BPN, Nusron Wahid, yang juga didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengutarakan pandangannya tentang makna kemerdekaan.

“Kemerdekaan adalah membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Mari kita jaga negara kita, jaga kedaulatan negara kita, itulah makna hakiki dari kemerdekaan, merdeka!” ujar Menteri Nusron saat diwawancara di atas kendaraan hias Kementerian ATR/BPN.

Kendaraan hias Kementerian ATR/BPN menampilkan konsep bertema “Tanah Bersertipikat, Negeri Berdaulat”, yang merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Kendaraan hias berisi visualisasi peta holografik 3D tanah bersertipikat elektronik, patok tanah, hingga miniatur Kantor Pertanahan. Simbol tersebut ingin menegaskan bahwa kepastian hak atas tanah adalah fondasi kedaulatan dan masa depan bangsa. 

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melihat Karnaval Kemerdekaan ini sebagai bentuk kreativitas dalam mengenalkan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga. “Bapak Presiden ingin merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 bersama rakyat melalui karnaval ini untuk menghibur rakyat dengan melibatkan K/L, saya pikir pesan ini bisa tercapai,” tutur Wamen Ossy. 

Pada Karnaval Kemerdekaan ini, Kementerian ATR/BPN satu panggung kendaraan hias dengan Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes). Mobil karnaval bernomor 16 ini mengusung tema ‘Cendrawasih di Tanah Nusantara’, dengan narasi besar, yaitu Tanah Bersertipikat, Transmigrasi Patriot, Desa Mandiri dan Berdaya, Indonesia Sejahtera.

Karnaval dibuka oleh alunan drum band dari SMA Taruna Nusantara dan Gita Bahana Nusantara. Rangkaian kendaraan hias bergerak dari titik awal di Monumen Nasional, melewati Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga berakhir di Simpang Semanggi. Tak hanya menyajikan kreativitas semata, karnaval ini juga menyuguhkan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan untuk masyarakat. 

Hadir pula dalam Karnaval Kemerdekaan, Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN, Dily Nusron Wahid, dan Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan. (AR/PHAL)

 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ikut meramaikan Karnaval Kemerdekaan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2025. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menilai partisipasi ini penting dalam menyongsong Hari Kemerdekaan ke-80.

"Kementerian ATR/BPN adalah bagian dari elemen masyarakat yang memastikan penataan dan distribusi sumber-sumber kemakmuran kepada masyarakat dengan adil dan bijak. Melalui pesta rakyat dalam bentuk karnaval ini, kita ingin menghadirkan kembali apa saja yang telah dilakukan, dan kita sekaligus ingin berbagi bahwa capaian-capaian Kementerian ATR/BPN ini juga adalah menjadi capaian masyarakat Indonesia," ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya, Jumat (15/08/2025).

Sebagai Koordinator Karnaval 3 Kementerian di Kegiatan Karnaval HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, Harison Mocodompis menyebut karnaval ini bukan sekadar menampilkan ornamen atau simbol, tetapi juga menyampaikan pesan komitmen pelayanan Kementerian ATR/BPN. "Kita memiliki total sekitar 500-an kantor di seluruh Indonesia. Di titik-titik itu kita secara langsung terkoneksi dengan masyarakat Indonesia yang harus kita pastikan menerima layanan pertanahan dan tata ruang yang terbaik," jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN siap menjadi bagian dari pembangunan negeri dan mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Kami berharap masyarakat dapat menyambut baik, memberikan partisipasi, serta memberikan masukan-masukan jika memang merasa ada yang harus dilengkapi dan diperbaiki, baik dalam program dan layanan Kementerian ATR/BPN maupun program nasional. Dengan begitu, peran serta masyarakat dalam memastikan pembangunan itu juga berjalan, itu harapan kita di 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini," kata Harison Mocodompis.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan yang digelar setelah upacara penurunan bendera, dengan rute dari Monas hingga Semanggi. "Bagi seluruh masyarakat, khususnya di daerah Jabodetabek silakan datang. Pada 17 Agustus 2025, setelah upacara penurunan bendera ke daerah Monas, Bundaran HI, hingga Simpang Semanggi, untuk menyaksikan karnaval yang luar biasa ini dan jangan lupa _vote_ kendaraan Kementerian ATR/BPN sebagai kendaraan rias peserta karnaval terbaik," ajaknya.

Kendaraan rias Kementerian ATR/BPN akan berada pada nomor urut 16. Kementerian ATR/BPN akan berbagi panggung dengan Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (AR/JR)

 Depok - Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengunjungi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-13, K.H. Ma'ruf Amin, di kediamannya pada Rabu (13/08/2025). Ia ingin bersilaturahmi sekaligus menyerahkan undangan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih, yang akan diselenggarakan pada 17 Agustus 2025, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta.

"Saya diminta, diutus oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto secara resmi untuk mengantar undangan kepada Wapres RI ke-13, K.H. Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin”, ujar Menteri Nusron di kediaman K.H. Ma'ruf Amin, di Tapos, Kota Depok.

Di momen ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengantarkan langsung undangan upacara kepada tokoh-tokoh nasional. "Semua menteri ditugaskan ke masing-masing tokoh, saya kebagian menyampaikan undangan ke Abah K.H. Maruf Amin," ungkapnya.

Wapres RI ke-13, K.H. Ma'ruf Amin lantas menyatakan terima kasihnya atas undangan yang disampaikan. "Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid yang diutus oleh Bapak Presiden RI, insyaallah jika tidak ada halangan kami akan hadir," tuturnya.

Sebagai informasi, Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada 17 Agustus tahun ini, akan menghadirkan para Presiden dan Wakil Presiden RI periode sebelumnya. (JR)

 Jakarta - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian kepastian hukum atas tanah. Untuk memastikan pengelolaan tanah di Indonesia berjalan tepat sasaran, Wamen Ossy menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” ujar Wamen Ossy dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (13/08/2025).

Berdasarkan data hingga Juli 2025, pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 122,7 juta bidang tanah dari target nasional sebesar 126 juta bidang. “Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung iklim investasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi antardaerah,” tegas Wamen Ossy.

Kementerian ATR/BPN juga terus menggencarkan program sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertipikasi. Upaya ini akan terus didorong untuk mendukung berbagai kepentingan masyarakat, antara lain pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan bermasyarakat yang inklusif,” terang Wamen ATR/Waka BPN.

Komitmen ini sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah di sektor lain, seperti (1) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 7 juta anak sekolah untuk memperkuat gizi dan tumbuh kembang generasi muda; (2) program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang melayani 7 juta orang sejak Februari 2025 serta membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja di bidang kesehatan; (3) program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang telah menyelesaikan 139.000 unit sejak awal 2025 sebagai jawaban atas krisis perumahan nasional; (4) program Sekolah Rakyat yang telah berhasil membangun dan mengoperasikan 100 titik sekolah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas; dan (5) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dibentuk lebih dari 80 ribu koperasi sebagai solusi atas keterbatasan pembiayaan formal bagi usaha rakyat, serta mendukung penyediaan infrastruktur kebutuhan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

“Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintah. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa,” pungkas Wamen Ossy. (GE/JR)

 Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kesalahpahaman yang timbul terkait isu kepemilikan tanah oleh negara. Hal ini ia sampaikan kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/08/2025).

“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” ucap Menteri Nusron.

Di hadapan lebih dari 40 awak media, Menteri Nusron menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan yang ia lontarkan adalah negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat, melainkan bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya.

“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” terang Menteri Nusron.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kemakmuran rakyat. Sebagai ketentuan tambahan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 ayat (1).

“Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan, apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Ia berharap, dengan penjelasan yang disampaikan hari ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kepemilikan tanah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Menteri Nusron juga mengajak semua pihak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.

“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami,” pungkas Menteri Nusron (GE/YZ/JR)

 Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai melaksanakan pendampingan Tim Penilai Internal Zona Integritas Kementerian ATR/BPN. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah berjalan sesuai ketentuan.

Dalam kegiatan ini, Tim Penilai Internal bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai melakukan, pengecekan kelengkapan dokumen eviden pada area perubahan, evaluasi inovasi pelayanan dan penguatan kualitas SDM, peningkatan strategi komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan penguatan komitmen bersama seluruh pegawai

Melalui pendampingan ini, diharapkan Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai semakin siap dalam menghadapi proses penilaian Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional, serta mampu memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.